Latest update Februari 17th, 2019 7:50 PM
Walikota Batam Hadiri Rapat Paripurna I DPRD Batam
Batam (DKN) – Rapat Paripurna Ke-1 DPRD Kota Batam masa sidang 1 tahun 2018, dihadiri langsung Walikota Batam dan juga Wakil Walikota Batam, (Senin, 10/9/2018) di Gedung DPRD Batam.
Rapat Paripurna kali ini mengangendakan terkait Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian dan Harmonisasi RANPERDA Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sekaligus Pengambilan Keputusan. Dan juga Pemandangan Umum Fraksi atas RANPERDA usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
Zainal Abidin selaku ketua Rapat menyampaikan terkait Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian dan Harmonisasi RANPERDA Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Rapat Paripurna Ke 6 bulan Juni lalu, yang mana Pemko Batam belum bisa menyetujui akan RANPERDA Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut, maka sesuai pasal 75 ayat 2, Permendagri no 80 tahun 2015 junto pasal 39 perda 6 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum Daerah.
Sementara itu, sesuai dengan keputusan DPRD Batam tanggal 23 juli 2018, bahwa Bamperda DPRD kota batam akan melaporkan hasil pengkajian hasil harmonisasi antara DPRD Kota Batam dan juga Pemko Batam, seperti yang dilansir dinamikakeprinews.
Laporan BAPEMPERDA DPRD Batam yang dibacakan oleh Jurado Siburian yang mana Ranperda PKL Merupakan Ranperda inisiatif DPRD Batam, pasalnya aktivitas kegiatan PKL dikota batam yang bertempat di atas Row Jalan dan Trotoar menyebabkan tidak menyisakan ruang bagi pengguna jalan, hal ini membuat Estetika kota dan ketertiban jalan terganggu dan menjadi perhatian publik, akan tetapi disisi lain, PKL adalah solusi, karena menyediakan harga yang murah dan berjuang bagi kelanjutan hidupnya.
Seluruh anggota DPRD Batam yang hadir setuju akan tambahan waktu tersebut, hanya saja Yudi Kurnain menyatakan bahwa pertanyaan pimpinan rapat terkait kelanjutan Ranperda seharusnya dilemparkan kepada Pemko Batam, pasalnya DPRD Batam sepenuhnya setuju akan Ranperda PKL tersebut. (*)
